Categories
Update

Aryani: Satgas Pemberantasan Sindikat Pengiriman PMI Ilegal Perlu Diatur dengan Keppres

jpnn. com, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menggunakan kesempatan reses kali ini, Rabu (22/7) untuk mengunjungi Kantor Awak Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Jakarta.

jpnn. com , JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani memakai kesempatan reses kali ini, Rabu (22/7) untuk mengunjungi Kantor Lembaga Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Jakarta.

“Sebagai bagian kepedulian saya pada pekerja migran yang merupakan konstituen kami di Daerah Pemilihan DKI Jakarta II (Jakarta Pusat, Jakarta Daksina dan Luar Negeri) adalah mau memastikan langsung upaya-upaya konkret yang dilakukan BP2MI dalam menjamin pelestarian Pekerja Migran kita, ” cakap Aryani.

Taat Aryani, salah satu isu penting yang diangkat dalam pertemuannya dengan Kepala BP2MI adalah perlunya pengukuhan upaya-upaya perlindungan PMI. Terutama melekat rencana besar BP2MI untuk membuat Satuan Tugas Sindikasi Perlindungan PMI Non Prosedural untuk mengakhiri kerja-kerja mafia pengiriman PMI secara gelap yang kental dengan aspek perdagangan orang.

Menangkap Juga:

“Isu ini menjadi perhatian saya sejak lama karena pangkal dari banyak persoalan PMI kita selama ini adalah proses pengirimannya yang bermasalah, melewati jalur gelap atau secara non prosedural serta lebih dari itu kita ingin memerangi praktek-praktek perdagangan orang (human trafficking), ” tegas Aryani.

Untuk itu, Aryani mendukung penuh rencana pembentukan Satgas ini dan memberikan catatan kalau sebaiknya pembentukan satgas dilakukan melalaikan Keputusan Presiden (Keppres) dan tak melalui Peraturan Kepala Badan.

“Mengapa Keppres? Sebab kerja Satgas adalah kerja lintas kementerian/lembaga antara lain melibatkan TNI dan Polri, Kementerian Luar Jati, Kementerian Tenaga Kerja dan departemen atau lembaga terkait lainnya, ” ucap politikus Golkar dari Dapil II DKI meliput Jakarta Daksina, Jakarta Pusat dan Pemilihan Luar Negeri ini.

Baca Juga:

Melalui Keppres, harmonisasi antar lembaga akan berjalan bertambah baik yang akhirnya bermuara di kerja efektif dan efisien daripada Satgas dalam memberantas mafia pengiriman PMI ilegal yang selama tersebut menjadi persoalan yang seolah tak pernah selesai.

Aryani mengaku informasi yang diterimanya bahwa draf Keppres sudah diajukan dan tinggal menunggu persetujuan Kepala.