Categories
Update

Wasit Paripurna DPD RI Sahkan Kurang Keputusan Termasuk RUU Pilkada

jpnn. com, JAKARTA – Sidang Lengkap DPD RI ke-11 Masa Sidang IV Tahun 2019-2020, mengesahkan keputusan DPD RI terkait RUU Tentang Perubahan Keempat Atas UU Cetakan 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Penetapan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Sidang Paripurna ini juga mengesahkan keputusan atas beberapa…

jpnn. com , JAKARTA – Sidang Paripurna DPD RI ke-11 Masa Sidang IV Tahun 2019-2020, mengesahkan keputusan DPD RI terkait RUU Tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tarikh 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Tumenggung, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Sidang Paripurna ini juga meluluskan keputusan atas beberapa pengawasan DPD RI.

Wakil Ketua Komite I DPD RI, Abdul Kholik menjelaskan masih adanya tahanan dan masalah dalam pelaksanaan kurang pilkada di Indonesia. Komite I berinisiatif untuk menyempurnakan regulasi pengamalan pilkada.

Sebab karena itu, Komite I perlu untuk menyusun RUU Tentang Transformasi Keempat Atas UU No. satu Tahun 2015 Tentang Penetapan Susunan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Baca Pula:

Abdul Kholik menambahkan RUU itu sebagai upaya untuk meningkatkan status demokrasi substansial yang bisa menyejahterakan masyarakat dan tentunya untuk men kepala daerah yang terbaik, piawai dan berintegritas.

“Sesuai dengan amanat Tata Santun DPD RI Nomor 2 Tarikh 2019 Pasal 189, maka Komite I meminta Sidang Paripurna hari ini untuk mengesahkan RUU dimaksud menjadi Keputusan DPD RI, ” ucap Senator dari Jawa Pusat ini.

Arah laporan yang disampaikan Komite I DPD RI, dalam Sidang Lengkap yang dipimpin Ketua DPD MENODAI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua II DPD RI Mahyudin, dan Wakil Ketua III DPD RI Sultan B. Najamudin, RUU Perubahan Keempat UU 1/2015 itu disahkan menjadi sebuah keputusan DPD RI.

Menyuarakan Juga:

“Setelah kita bersama mendengarkan laporan Pimpinan Komite I DPD RI kita dapat menyetujui RUU tersebut menjadi UU, ” cakap Wakil Ketua DPD RI Mahyudin saat memimpin Sidang Paripurna ke-11 di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (22/7).

Sidang paripurna kali ini serupa telah menyetujui pengawasan atas pengamalan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, berkenaan dengan penyelenggaraan evaluasi pendidikan dan implikasinya.