Categories
Update

Respons Damai Hari Lubis Setelah DPR Menyetujui Pengesahan Perppu Corona

jpnn. com, JAKARTA – Pemohon uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 terkait kebijakan keuangan selama wabah COVID-19, Damai Hari Lubis, berencana mengajukan permohonan lagi apabila undang-undang Perppu itu telah diundangkan.

jpnn. com , JAKARTA – Pemohon uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 terkait kebijakan keuangan selama wabah COVID-19, Damai Keadaan Lubis, berencana mengajukan permohonan sedang apabila undang-undang Perppu itu sudah diundangkan.

“Saya melalui kuasa norma Arvid Martdwisaktyo akan langsung registrasi judicial review ke MK saat dengar dan tahu tepat keadaan Perppu itu dinyatakan sah resmi menjadi undang-undang, ” kata Nyaman Hari Lubis melalui pesan singkat, Kamis (14/5/2020).

Ia telah melayangkan surat pencabutan tuntutan uji materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 karena DPR MENODAI pada hari Selasa (12/5) sudah menyetujui pengesahan Perppu itu menjelma undang-undang.

Membaca Juga:

Penghapusan perkara itu, lanjut dia, sebab objek uji materi sudah tidak ada sejak perppu itu disahkan DPR menjadi undang-undang dan diperkirakan permohonan itu tidak akan diterima Mahkamah Konstitusi.

Berbeda dengan Damai Hari Lubis yang mencabut permohonannya, dua pemohon tes materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ingin agar Mahkamah Konstitusi mempercepat pemeriksaan perkara-perkara mereka.

Koordinator MAKI Boyamin, salah satu pemohon, dalam konvensi Kamis siang mengaku ragu Perppu itu akan diundangkan dalam lembaran negara sebelum 30 hari setelah disahkan.

Mengaji Juga:

“Saya terpaksa tidak mau dibohongi oleh DPR dan pemerintah, jangan-jangan serupa tidak tayang sampai 30 keadaan. 30 hari pun belum tentu tayang di Lembaran Negara. Jadi, dalam hal ini kami tetap pengen terus dan mohon dipercepat juga, Yang Mulia, ” kata Boyamin

Sementara itu, kuasa hukum Din Syamsuddin, Ahmad Yani, juga memilih tidak mencabut permohonan, kemudian meminta agar Mahkamah Konstitusi mempercepat pemeriksaan perkara tersebut karena mendesak.